Penulis Lainnya

Dedy Eryanto


Manajemen Kas Daerah : Teori dan Praktik


04 Maret 2024
Dalam pelaksanaanya otonomi daerah perlu ditunjang dengan kemandirian fiskal daerah yang memadai agar tujuan otonomi daerah yaintu mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan dapat tercapai. Faktaya, kesenjangan kemandirian fiskal antar pemerintah daerah sangat tinggi dan mayoritas keuangan pemerintah daerah belum mandiri. Dengan kata lain, ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota cenderung tinggi terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat karena PAD yang merka miliki belum optrimal. Salah satu strategi untuk mencapai kemandirian fiskal pemerintah daerah adalah dengan penerapan manajemen kas daerah. Keberhasilan pelaksanaan manajemen kas daerah tidak terlepas dari strategi yang dipilih oleh manajer kas daerah dalam rangka menambah kas daerah dan mengatur pengeluaran kas daerah yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah. Pelaksaaan strategi tersebut dilaksanakan melalui tiga prinsip utama dalam manajemen kas daerah.
2023_ART_PP_Dedy_Eryanto_01.pdf


An effective anti-fraud program : how do we know? (the challenge of finding an anti-fraud program in the Indonesian public sectors)


31 Juli 2020
As one of the most serious frauds in many public sector institutions, corruption has been viewed as the "public enemy’ for the last two decades in Indonesia. Many anti-fraud programs have been attempted to counter these corrupt activities. However, to what extent the programs are successful to bring the Indonesian public sectors to become ‘a clean institution’, has not been known yet. Therefore, by applying the OECD Integrity Management System as a framework and semi-structured interviews, this study provides an empirical studyat a strategic public institution. This study also attempts to analyse some factors that have become challenges in many anti-fraud programs for public sector in many developing countries like Indonesia.
2020_ART_PP_AJPF01.pdf


Ethical leadership is needed to restore the integrity of Indonesian SOEs


14 Februari 2020
Ethical leadership refers to character, behaviour, and decision-making that a leader demonstrates using role modelling, reinforcement, and communication to motivate employees to make decisions and behave by relevant moral values, norms, and rules. Findings and lessons from academic research confirm the importance of ethical leadership for the ethics and integrity of organisations. To cultivate integrity throughout the organisation, there must be executive managers within it who lead by example and show constant commitment to its integrity program.
2020_ART_PP_THEC01.pdf


Berharap pada pencegahan korupsi "KPK baru"


08 Januari 2020
Tulisan ini bermaksud untuk mendiskusikan arah dan strategi pemberantasan korupsi ke depan ala "KPK baru". Melakukan pemberantasan korupsi, tidak hanya cukup dengan pemberantasannya, tetapi juga harus melakukan tindakan pencegahan.
2020_ART_PP_DETI01.pdf


SDGs dan tantangan dunia bisnis


21 November 2019
Pada September 2015, PBB menggagas SDGs program sebagai suatu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang tengah dihadapi umat manusia di berbagai belahan dunia saat ini. Perubahan iklim, krisis energi, pengangguran, kelaparan, kesetaraan gender, dan korupsi merupakan sejumlah persoalan serius yang akhir-akhir ini menghantui kehidupan masyarakat di hampir setiap negara. Dalam upaya untuk mencapai SDGs tersebut, tentu PBB membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Tidak cukup hanya bermodalkan komitmen dari negara anggota, PBB juga membutuhkan dukungan stakeholder penting lainnya, seperti kelompok bisnis (pengusaha). Karena selain mengendalikan sebagian besar faktor-faktor produksi yang berpengaruhi pada keberlangsungan kehidupan manusia, kelompok ini juga sekaligus kaum pemilik modal yang harus ikut bertanggung jawab menjaga keseimbangan sumber daya di bumi. Diharapkan kebijakan dan strategi bisnis para pengusaha dapat sejalan dengan tujuan SDGs, yakni keberlangsungan kehidupan manusia untuk masa depan yang lebih baik.
2019_ART_PP_DETI03.pdf


Menunggu "tangan dingin" nadiem


25 Oktober 2019
Nadiem Makarim, yang memiliki bekal pengalaman mengecap dunia pendidikan ternama di luar negeri sekaligus seorang CEO sukses di bidang transportasi berbasis aplikasi digital, "tangan dingin"-nya ditunggu untuk membenahi sektor pendidikan di Indonesia.
2019_ART_PP_DETI02.pdf


Eradicating Corruption: Measuring and Monitoring SDG Progress


21 Maret 2019
In September 2015, nearly all United Nations (UN) member countries committed to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs)—global goals created to steer policy making and development funding until 2030.
2019_ART_PP_INTO03_01.pdf


Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong


25 Februari 2019
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat kunjungan penting dari Komisi Anti Korupsi Hongkong, Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong. Dipimpin oleh komisionernya Simon Peh, ICAC mengunjungi Jakarta untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar pemberantasan korupsi dengan KPK.
2019_ART_PP_SERU02_01.pdf


Angka Ajaib itu bernama “Indeks Persepsi Korupsi”


09 Februari 2019
Suatu penilaian yang diukur dengan indeks, selalu menyimpan kontroversi. Sebut saja Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi seorang mahasiswa. Nilai ini tidak mencerminkan “soft skill” sang mahasiswa, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama, dan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. IPK hanyalah mencerminkan kemampuan akademis mahasiswa dalam bidang studi tertentu sesuai bidang ilmu yang ditekuninya.
2019_ART_PP_SERU02_02.pdf


Corruption perception index : what does it really mean?


08 Februari 2019
The TI clearly states that the CPI is based on perceptions. Despites shortcoming it remains well-known to justify claims that some countries are better than others in terms of preventing and overcoming corruption. However, it must be interpreted and used wisely; as corruption is a complex phenomenon which needs a broader perspective rather than just being represented by a single figure every year.
2019_ART_PP_THEJ01.pdf


Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres


24 Januari 2019
Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.
2019_ART_PP_SERU01_01.pdf


Cermat Menjalin Kerja Sama Daerah


01 Agustus 2018
Beberapa waktu yang lalu, tepatnya Pada Tanggal 13 Juli 2018, Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerja Sama Daerah. Meskipun sebenarnya “kerja sama daerah” bukanlah merupakan hal yang baru di dalam birokrasi pemerintahan daerah. Karena sebelum terbit PP khusus tentang kerja sama daerah pun, kita sudah sering mendengar atau mengetahui, sejumlah pemerintah daerah telah menjalin berbagai kerja sama dalam berbagai bidang dengan pihak-pihak tertentu.
2018_ART_PP_LKDN08_01.pdf


Menakar Calon Kepala Daerah


01 April 2018
Perhelatan akbar demokrasi (baca: pilkada) di daerah sudah di pelupuk mata. Bila tidak ada aral melintang, Pilkada di 171 wilayah akan terselenggara 27 Juni 2018. Pilkada serentak ini merupakan yang ketiga kalinya ini, sebelumnya 2017 di 101 daerah dan 2015 di 269 daerah (Kompas.com, 10 Januari 2018). Sungguh peristiwa yang amat penting bagi perjalanan demokrasi suatu bangsa yang telah merdeka selama 72 tahun.
2018_ART_PP_LKDN05_01.pdf


Memahami Modus Korupsi di Daerah


27 Februari 2018
Menarik himbauan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, pada Rapat Konsultasi DPP Partai Golkar dengan kader Kepala Daerah di Jakarta. Saut berpesan agar “para calon kepala daerah, baik petahana maupun penantang, tidak menggunakan wacana politik biaya tinggi sebagai pembenaran menerima suap” (Media Indonesia, 20 Februari 2018).
2018_ART_PP_SERU02_01.pdf


Tentang Korupsi Sektor Publik


11 Februari 2018
Kita kembali prihatin atas penetapan status tersangka terhadap Gubernur Jambi masa bakti 2016-2021 (metrotvnews.com, 2 Februari 2018). Penetapan tersebut menyusul terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap sejumlah pejabat Pemprov Jambi yang berupaya “menyuap” anggota DPRD pada November tahun lalu. Suap tersebut diduga berkaitan dengan kelancaran pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Tentu kasus ini menambah daftar panjang kasus korupsi serta “praktek suap-menyuap” yang marak terjadi di berbagai daerah yang telah menyeret para Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2018_ART_PP_SERU02_02.pdf


Replika Praktek Sektor Publik, Sebuah Catatan Kecil dari Negeri Kiwi


01 Februari 2018
Musim panas (summer) 2018 di Wellington, ibu kota sebuah negara Kecil “New Zealand” di kawasan Pasifik, sebentar lagi akan berlalu. Namun, terdapat suatu kejadian penting di tahun lalu yang tidak mungkin akan terlupakan dalam catatan perjalanan sejarah kota ini, khususnya dalam praktek administrasi sektor publik di New Zealand.
2018_ART_PP_SERU02_03.pdf